BAHAS – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pase menggelar aksi demonstrasi mahasiswa Lhokseumawe di depan Kantor DPRK, Senin, 1 September 2025. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, hingga Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Sebelum bergerak ke kantor dewan, massa berkumpul di Museum Kota Lhokseumawe sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka kemudian melakukan long march menuju Jalan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, tepat di depan Kantor DPRK. Aliansi ini terdiri dari mahasiswa Universitas Malikussaleh, UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, UNIKI, Politeknik Negeri Lhokseumawe, serta sejumlah perwakilan masyarakat.
Setiba di lokasi, mahasiswa berorasi secara bergantian. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Wali Kota Sayuti, Ketua DPRK Faisal, dan Kapolres Lhokseumawe turut hadir di tengah massa untuk mendengarkan aspirasi.
Dalam petisi yang dibacakan, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan utama:
- Mendesak reformasi Polri dan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Menolak RUU KUHP.
- Menolak pembangunan lima batalyon baru di Aceh.
- Mengecam kriminalisasi pers.
- Menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Lhokseumawe.
- Menolak pembuatan sejarah ulang Indonesia dan mendesak pencopotan Menteri Fadli Zon.
- Mendesak Pemerintah Aceh segera membayar bonus atlet.
Aksi sempat membuat Jalan Merdeka dipadati massa hingga akses lalu lintas lumpuh total. Pantauan di lapangan, lebih dari 900 personel gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan petugas medis dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Massa juga sempat berusaha masuk ke halaman kantor dewan, namun dihadang barisan aparat yang berjaga di pagar utama.
Koordinator aksi, Robet Kamid, menegaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk aspirasi damai. Ia berterima kasih kepada unsur Forkopimda Lhokseumawe yang bersedia menandatangani petisi tuntutan mahasiswa.
“Alhamdulillah, aksi berjalan dengan tertib. Teman-teman tidak terprovokasi pihak manapun. Intinya, aspirasi tentang reformasi Polri, penolakan RUU KUHP, hingga persoalan lokal seperti PBB sudah kami sampaikan,” kata Robet.
Robet menambahkan, penolakan pembangunan batalyon baru di Aceh penting ditegaskan karena berpotensi melanggar MoU Helsinki. “Kami menolak penambahan pasukan, menolak kriminalisasi pers, dan menolak pembelian senjata dari luar negeri. Selain itu, bonus atlet juga harus segera dibayarkan,” ungkapnya.
Ketua BEM Universitas Malikussaleh, Muhammad Ilal Sinaga, menegaskan pemerintah tidak boleh menganggap remeh tuntutan mahasiswa. Ia mengingatkan bahwa kesepakatan yang pernah dibuat harus dijalankan, termasuk butir MoU Helsinki yang membatasi jumlah tentara organik di Aceh hanya 14.700 personel.
“Jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu seminggu, kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujar Ilal.
Menurut Ilal, aksi demonstrasi mahasiswa Lhokseumawe ini juga menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap membebani rakyat, seperti kenaikan PBB-P2. “Pemerintah jangan melanggar kesepakatan dan mengabaikan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Sekitar pukul 13.00 WIB, aksi berakhir setelah Wali Kota Sayuti dan Ketua DPRK Faisal menandatangani petisi yang diserahkan perwakilan mahasiswa. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Gerakan ini menegaskan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa Lhokseumawe bukan hanya suara kritis generasi muda, melainkan juga cerminan kegelisahan masyarakat atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
