BANDA ACEH – Pemerintah Aceh secara resmi menetapkan Status Transisi Pemulihan Bencana Hidrometeorologi selama 90 hari, terhitung mulai 29 Januari hingga 29 April 2026. Keputusan ini diambil seiring berakhirnya masa tanggap darurat, guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Penetapan status tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam rapat koordinasi virtual bersama unsur Forkopimda dan Kemendagri, Kamis malam (29/1/2026). Langkah ini menjadi payung hukum bagi optimalisasi sumber daya daerah dalam memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pascabencana.
5 Langkah Prioritas Masa Transisi
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa masa transisi ini bukan periode istirahat, melainkan fase krusial untuk menata kembali infrastruktur dan kehidupan warga.
Ia menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk menjalankan lima langkah prioritas, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor hingga perlindungan kelompok rentan.
“Kami menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 90 hari, terhitung mulai 29 Januari hingga 29 April 2026,” ujar Muzakir Manaf dalam arahannya.
Insentif Logistik: Bebas Barcode BBM dan Tol Fungsional
Guna mendukung kelancaran bencana hidrometeorologi pada fase pemulihan ini, Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan strategis terkait logistik.
Kendaraan operasional yang bertugas dalam pemulihan bencana diberikan keistimewaan berupa pembebasan penggunaan barcode (QR Code) untuk pengisian BBM subsidi di seluruh SPBU.
Selain itu, akses infrastruktur utama juga menjadi perhatian. Jalan Tol Sibanceh Seksi 1 ruas Padang Tiji–Seulimum diperintahkan untuk tetap beroperasi secara fungsional. Hal ini bertujuan mempercepat mobilitas alat berat dan distribusi bantuan ke titik-titik krusial yang membutuhkan penanganan segera.
Kejar Target Dokumen R3P
Aspek pendanaan dan administrasi juga diperketat. Gubernur menginstruksikan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk mendukung penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini menjadi syarat mutlak untuk integrasi pemulihan jangka panjang.
“Dokumen R3P dijadwalkan ditetapkan pada 2 Februari dan diserahkan kepada BNPB pada 3 Februari 2026,” tambah Muzakir.
Fokus Pembersihan Wilayah Tengah
Menanggapi instruksi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyatakan kesiapan jajarannya untuk segera turun ke lapangan. Ia menyebutkan bahwa dana Belanja Tak Terduga (BTT) akan dioptimalkan untuk pembersihan sisa material bencana, dengan fokus utama di wilayah dataran tinggi Gayo.
“Status transisi ini menjadi titik awal kebangkitan Aceh untuk memulihkan infrastruktur serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Instruksi Gubernur akan segera kami tindak lanjuti, terutama pembersihan di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah dengan dukungan dana Belanja Tak Terduga,” pungkas M. Nasir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
