BANGKOK – Teka-teki mengenai masa depan politik Thailand akhirnya terjawab. Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, secara resmi mengesahkan dekrit pembubaran parlemen pada Jumat (12/12/2025).
Pengesahan ini menegaskan langkah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk mengakhiri masa kerja legislatif lebih awal dan segera menggelar pemilihan umum (Pemilu), di tengah situasi negara yang sedang menghadapi tekanan ekonomi dan konflik perbatasan.
Dengan terbitnya Lembaran Negara Kerajaan yang mengumumkan persetujuan Raja, status pembubaran parlemen kini telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Thailand kini memiliki waktu 45 hingga 60 hari untuk menyelenggarakan pemilu nasional.
PM Anutin menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan tanpa alasan. “Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” ujarnya, merujuk pada perlunya mandat baru untuk memecah kebuntuan politik.
Akhiri Kebuntuan Legislatif
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan kepada Reuters bahwa keputusan “potong kompas” ini diambil karena pemerintah merasa tersandera oleh parlemen. Perselisihan tajam dengan blok oposisi terbesar, Partai Rakyat, telah melumpuhkan agenda legislatif.
“Ini terjadi karena kita tidak bisa maju di parlemen,” tegas Siripong.
Stabilitas di Tengah Perang
Meskipun terjadi kekosongan parlemen jelang pemilu, Anutin menjamin stabilitas keamanan negara tetap terjaga, terutama terkait konflik bersenjata yang sedang berlangsung dengan Kamboja.
Ia memastikan operasi militer di perbatasan yang telah menewaskan 20 orang dalam empat hari terakhir tidak akan terganggu oleh dinamika politik di Bangkok. Keputusan resmi ini juga diharapkan memberi kepastian bagi pasar di tengah guncangan ekonomi akibat tarif dagang global.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
