JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan penonaktifan PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) yang berdampak pada 13,5 juta peserta.
Dalam rapat konsultasi bersama DPR RI, Senin (9/2), Mensos menegaskan bahwa langkah ini bukan pengurangan kuota, melainkan upaya pemutakhiran data agar subsidi kesehatan negara benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa pemutakhiran data adalah mandat negara yang tak bisa ditawar demi prinsip perlindungan rakyat. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
“Tidak ada yang dikurangi tapi direalokasi. Kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kita miliki,” tegas Mensos di Jakarta.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ditemukan fakta bahwa lebih dari 54 juta jiwa di kelompok masyarakat paling miskin (desil 1-5) justru belum tercover PBI JKN. Sebaliknya, sekitar 15 juta jiwa yang berada di tingkat ekonomi lebih mampu (desil 6-10) masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Pemerintah mencontohkan, banyak peserta yang dinonaktifkan ternyata memiliki aset memadai seperti rumah layak huni dan kendaraan. Oleh karena itu, subsidi dialihkan kepada warga di desil 1 yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan.
Selama setahun terakhir, Kementerian Sosial gencar melakukan konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah. Langkah ini diklaim berhasil menurunkan angka inclusion error (penerima tak berhak) dan exclusion error (warga berhak yang tak menerima) secara signifikan melalui realokasi bertahap sejak April 2025 hingga Januari 2026.
“Artinya penonaktifan ini tepat. Mereka yang mampu beralih menjadi mandiri atau ditanggung pemerintah daerah,” jelas Gus Ipul, sapaan akrab Mensos.
Fakta di lapangan menunjukkan sebagian peserta yang dinonaktifkan kini beralih menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan atau dijamin oleh pemerintah daerah melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Meski telah melakukan penonaktifan PBI JKN secara massal, Kemensos tetap membuka ruang bagi masyarakat yang merasa berhak namun terdampak kebijakan ini. Sebanyak 87.591 peserta tercatat telah mengajukan reaktivasi.
Kemensos juga menerapkan reaktivasi otomatis bagi 100 ribu peserta nonaktif yang menderita penyakit kronis, katastrofik, serta bayi baru lahir dari keluarga tidak mampu.
“Jika data tidak diperbaiki, ketidakadilan akan terus terjadi. Karena itu pemutakhiran ini adalah upaya menghadirkan keadilan sosial,” pungkas Mensos.
Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal untuk cara reaktivasi BPJS PBI atau pengaduan, mulai dari aplikasi Cek Bansos, Call Center 171 (24 jam), hingga melapor melalui perangkat RT/RW dan Dinas Sosial setempat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
