BANDA ACEH – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil keputusan cepat dan strategis dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera. Dalam rapat koordinasi di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025), Kepala Negara memutuskan untuk melipatgandakan nilai bantuan bencana operasional bagi 52 kabupaten/kota yang terdampak.
Presiden menaikkan besaran bantuan dana siap pakai dari usulan awal Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebesar Rp 2 miliar menjadi Rp 4 miliar per kabupaten/kota, guna memastikan penanganan darurat di akhir tahun tidak terhambat masalah anggaran.
Respons Cepat atas Anggaran Kritis
Keputusan tersebut bermula saat Mendagri Tito Karnavian melaporkan kondisi fiskal daerah yang memprihatinkan. Tito mengungkapkan bahwa pos Belanja Tidak Terduga (BTT)—yang menjadi andalan saat krisis—di banyak daerah sudah sangat tipis karena mendekati tutup buku akhir tahun.
“Anggaran mereka yang diandalkan dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga Pak, tapi karena akhir tahun sangat tipis, ada yang cuma Rp 75 juta, ada yang Rp 300 juta,” lapor Tito.
Dana segar ini dibutuhkan untuk menutup celah kebutuhan spesifik yang tidak tercover oleh bantuan logistik pusat (seperti beras dan BBM), misalnya kebutuhan popok bayi, pembalut wanita, dan operasional lapangan lainnya.
Merespons hal itu, Presiden langsung memberikan persetujuan melebihi ekspektasi. “Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya, saya kasih Rp 4 miliar,” tegas Prabowo disambut respons positif peserta rapat.
Gubernur Sumut Diminta Menghadap
Selain bantuan tingkat kabupaten, Presiden juga mengalokasikan dana khusus untuk tingkat provinsi. Provinsi Aceh yang dinilai paling parah terdampak mendapatkan alokasi langsung sebesar Rp 20 miliar.
“Untuk provinsi nanti dihitung. Yang paling besar mana? Aceh. Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatera berapa, gubernurnya suruh ketemu saya,” instruksi Presiden.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang hadir secara daring pun langsung menyatakan kesiapannya.
Dukungan untuk “Panglima Terdepan”
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk dukungan moral dan material penuh dari pusat kepada pemerintah daerah. Ia menyebut para kepala daerah sebagai “panglima” yang harus didukung agar bisa mengambil keputusan cepat di lapangan.
“Kita bantu. Kalian yang di depan, kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu,” pungkas Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
