JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengambil langkah preventif tegas dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Tito resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai larangan kepala daerah bepergian meninggalkan wilayah kerjanya, termasuk larangan ke luar negeri.
Instruksi ini berlaku efektif mulai saat ini hingga tanggal 15 Januari 2026 mendatang. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota berada dalam posisi siaga penuh (standby) di daerah masing-masing di tengah ancaman cuaca ekstrem.
Ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025), Tito menegaskan urgensi kehadiran fisik pemimpin daerah. Menurutnya, masa-masa krusial pergantian tahun yang dibarengi curah hujan tinggi memerlukan respons cepat dari pemegang kekuasaan tertinggi di daerah.
“Dan saya juga sudah mengeluarkan surat edaran ya, untuk agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak ke luar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari,” tegas Tito kepada awak media.
Mendagri meminta para kepala daerah untuk tidak lengah, terutama bagi mereka yang memimpin wilayah rawan bencana. Ia menjamin bahwa pemerintah daerah tidak bekerja sendirian karena didukung penuh oleh kekuatan provinsi dan pusat.
“Jadi keberadaan kepala daerah, baik bupati, gubernur, sangat diperlukan karena memiliki power, kewenangan,” tambahnya.
Peran Sentral Leadership dan Forkopimda
Tito menyoroti risiko fatal jika larangan kepala daerah bepergian ini dilanggar. Menurutnya, efektivitas penanganan krisis sangat bergantung pada leadership kepala daerah. Bawahan atau pejabat pelaksana dinilai tidak memiliki kewenangan eksekusi sekuat kepala daerah definitif.
“Bawahannya nggak memiliki power yang sekuat para kepala daerah. Oleh karena itu, kalau kehilangan leadership kepala daerah, ya di bawahnya juga apa, menjadi tidak terarah karena memerlukan koordinasi dan keputusan,” jelas mantan Kapolri tersebut.
Selain itu, posisi kepala daerah sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat vital untuk mengorkestrasi unsur lain seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan.
“Ya, tempat untuk apa, forum para pimpinan seperti pimpinan kepolisian, pimpinan TNI setempat, kejaksaan, semuanya menunggu, semuanya juga sangat berharap banyak peran daripada kepala daerah,” pungkas Tito.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
