JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait polemik kepergian Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke tanah suci di tengah situasi bencana.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, Inspektorat Jenderal Kemendagri kini tengah melakukan pemeriksaan intensif. Fokus pemeriksaan tidak hanya pada izin keberangkatan, tetapi melebar hingga penelusuran sumber pembiayaan umrah sang kepala daerah beserta rombongannya.
Ditemui usai menghadiri rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025), Bima Arya menjelaskan urgensi pemeriksaan mendalam ini. Pihaknya ingin memastikan validitas kegiatan tersebut, termasuk siapa saja yang turut serta dan dari mana anggaran perjalanan itu berasal.
“Ini apakah betul itu ibadah umrah, dengan siapa, pembiayaan dari mana itu penting ya. Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan,” tegas Bima Arya.
Proses investigasi ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari ke depan guna mendapatkan data yang komprehensif dan akuntabel.
Abaikan Peringatan Dini Bencana
Bima Arya juga menyayangkan sikap kepala daerah yang dinilai abai. Ia menekankan bahwa Kemendagri sebenarnya telah berulang kali mengeluarkan peringatan dini kepada seluruh kepala daerah untuk bersiaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, baik melalui rapat koordinasi, surat edaran, maupun imbauan lisan.
“Jadi ketika BMKG menyampaikan peringatan, Pak Mendagri sudah menyampaikan arahan. Kemudian, ada lagi edaran, dan kemudian ketika ada peristiwa Bupati Aceh ini diingatkan lagi oleh Kemendagri, jadi terus-menerus kami mengingatkan itu,” ujarnya.
Menurut Bima, seorang pemimpin daerah semestinya memiliki kepekaan krisis (sense of crisis) yang tinggi dan tidak meninggalkan rakyatnya dalam kondisi darurat.
Presiden Sebut Tindakan ‘Desersi’
Pemeriksaan ini merupakan respons langsung atas kemarahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Terbatas di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12), Presiden secara terbuka menyentil perilaku Mirwan MS yang pergi tanpa izin saat wilayahnya dikepung bencana.
Presiden bahkan menggunakan istilah militer “desersi” untuk menggambarkan tindakan meninggalkan tanggung jawab di saat genting.
“Kalau yang mau lari, lari aja enggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses. Itu kalau tentara namanya desersi itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah,” tegas Prabowo saat itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
