JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, resmi menyegel sebuah gudang di Sabang, Aceh, yang kedapatan menampung 250 ton beras impor ilegal dari Thailand.
Penyegelan terhadap gudang milik PT Multazam Sabang Group tersebut dilakukan pada Minggu (23/11/2025) setelah terbukti tidak mengantongi izin impor dari pemerintah pusat, yang sekaligus melanggar instruksi Presiden terkait penghentian impor beras.
Kronologi Penyegelan Gudang
Mentan Amran menjelaskan bahwa tindakan cepat ini bermula dari laporan yang diterimanya pada Minggu siang. Tidak menunggu lama, koordinasi tingkat tinggi langsung dilakukan dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk mengamankan lokasi.
“Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar,” tegas Amran dalam konferensi pers di Jakarta.
Langkah penyegelan ini disertai instruksi lanjutan untuk menyelidiki aktor di balik masuknya beras Thailand tersebut. Mentan meminta aparat menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat dalam rantai distribusi ilegal ini.
Indikasi Perencanaan Matang
Berdasarkan temuan awal, Amran mencurigai adanya perencanaan impor yang sistematis dan mengabaikan prosedur resmi. Ia menyoroti kejanggalan tanggal perizinan dari negara asal yang mendahului rapat koordinasi.
“Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ungkapnya.
Stok Nasional Aman, Tidak Perlu Impor
Tindakan tegas terhadap penyegelan gudang Sabang ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan tidak membuka keran impor karena stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat mencukupi, yakni berada di angka 3,8 juta ton, bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton.
“Perintah Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak,” kata Amran menekankan.
Selain kasus di Sabang, Kementan juga tengah mendalami laporan dugaan serupa di wilayah lain. “Bahkan kami dapatkan juga laporan, dugaan di Batam ada yang masuk. Tetapi itu belum bisa dipastikan,” pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
