BANDA ACEH – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah strategis merespons situasi bencana hidrometeorologi yang belum mereda di Pulau Sumatera. Kemendagri secara resmi memutuskan bahwa status tanggap darurat diperpanjang untuk tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor masih membutuhkan operasi intensif, mengingat banyaknya infrastruktur vital yang belum pulih dan kebutuhan dasar pengungsi yang harus terus dipasok.
Instruksi perpanjangan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 300.2.8/e.1907/BAK tertanggal 9 Desember 2025 yang bersifat “Penting”. Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, ini ditujukan langsung kepada gubernur di tiga provinsi terdampak parah.
“Sehubungan dengan proses penanganan tanggap darurat bencana sebagai dampak dari bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sampai dengan saat ini masih berlangsung, diminta kepada Saudara Gubernur untuk melakukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi,” tegas Safrizal dalam surat tersebut, dikutip Bahas pada Rabu (10/12/2025).
Akses Sumber Daya dan Dana
Kemendagri menekankan bahwa perpanjangan status tanggap darurat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sangat krusial. Legalitas status ini diperlukan agar pemerintah daerah tetap memiliki akses terhadap dukungan sumber daya luar biasa, termasuk pendanaan mendesak dan pengerahan personel khusus, tanpa terhambat birokrasi reguler.
Safrizal meminta pemerintah provinsi tidak mengendurkan operasi lapangan. Koordinasi terpadu bersama TNI, Polri, dan BNPB harus terus diperkuat untuk evakuasi dan pembersihan material longsor.
Prioritas: Infrastruktur dan Kebutuhan Pengungsi
Dalam instruksinya, Kemendagri menyoroti dua fokus utama selama masa perpanjangan ini:
- Percepatan Perbaikan Fisik: Fokus pada pemulihan jalan provinsi, jembatan, jaringan listrik, dan saluran air yang rusak. Hancurnya infrastruktur ini dinilai menjadi penghambat utama distribusi bantuan ke wilayah terisolir.
- Jaminan Kebutuhan Dasar: Memastikan pengungsi mendapatkan suplai pangan, air bersih, layanan kesehatan, hunian sementara, serta dukungan psikososial yang memadai.
“Pemerintah pusat terus memantau perkembangan situasi di lapangan,” pungkas Safrizal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
