JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melaporkan kondisi darurat sektor pendidikan pascabencana banjir di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh kepada Presiden Prabowo Subianto. Banyak sekolah terdampak banjir di daerah ini.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Abdul Mu’ti mengungkap data memprihatinkan di mana sebanyak 3.274 satuan pendidikan dilaporkan terdampak bencana, mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan masyarakat. Sekolah-sekolah terdampak banjir ini memerlukan perhatian khusus.
Di hadapan Presiden, Abdul Mu’ti merinci sebaran sekolah yang terdampak banjir. Jumlah tersebut terdiri dari 767 PAUD, 1.343 SD, 621 SMP, 268 SMA, 136 SMK, 30 Sekolah Luar Biasa (SLB), serta puluhan lembaga kursus dan PKBM. Sekolah terdampak banjir ini menghadapi banyak tantangan.
Dampak fisik yang ditimbulkan cukup masif. Tercatat sebanyak 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan. Selain itu, kerusakan juga menimpa 3.489 unit sarana prasarana penunjang (laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah) dan 3.420 unit toilet sekolah. Sekolah terdampak banjir membutuhkan banyak perbaikan.
“Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti.
Bantuan Uang Tunai untuk Guru
Sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga pendidik yang menjadi korban, pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan khusus guru di daerah bencana sebesar Rp35 miliar.
“Yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan Rp2.000.000 per guru dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025,” ungkap Mu’ti.
Selain bantuan guru, pemerintah juga menggelontorkan dana bantuan sekolah sebesar Rp21,1 miliar dari anggaran existing dan Rp18,53 miliar dari anggaran revisi.
Bantuan fisik pun telah disalurkan, meliputi 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, hingga 65.000 eksemplar buku pelajaran.
Terapkan Kurikulum Darurat
Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM), Kemendikdasmen menyiapkan skenario penyesuaian kurikulum dalam tiga fase:
- Fase Tanggap Darurat (0-3 bulan): Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial (literasi, numerasi, dukungan psikososial, dan mitigasi bencana).
- Fase Pemulihan Dini (3-12 bulan): Penerapan kurikulum adaptif berbasis krisis dan pembelajaran fleksibel.
- Fase Pemulihan Lanjutan (1-3 tahun): Integrasi permanen pendidikan kebencanaan dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
