Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegur pemerintah daerah yang dinilai kerap memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam acara peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025), Tito menekankan pentingnya efisiensi agar pembangunan daerah berjalan lebih optimal.
Tito mencontohkan pemborosan yang sering terjadi, seperti perjalanan dinas yang jumlahnya berlebihan. Menurutnya, kegiatan yang seharusnya cukup dilakukan empat kali justru diperbanyak hingga 20 kali. Hal serupa juga terjadi pada rapat birokrasi yang tidak penting namun digelar berulang kali.
Ia menegaskan bahwa sejak awal kepala daerah dilantik, pemerintah pusat sudah mengingatkan pentingnya efisiensi belanja. Anggaran, kata Tito, seharusnya diarahkan untuk program pembangunan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan operasional.
Efisiensi Anggaran Daerah Jadi Sorotan
Menurut Tito, efisiensi belanja daerah merupakan langkah penting untuk mencegah pemborosan yang berulang. Ia menekankan bahwa belanja pegawai tetap harus dipenuhi, namun pos lain seperti perjalanan dinas dan rapat perlu dikendalikan.
“Efisiensi belanja wajib dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan. Karena banyak sekali memang pemborosan-pemborosan,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan APBD digunakan secara tepat sasaran.
Pemantauan Realisasi dan Pendapatan Daerah
Selain belanja, pemerintah pusat juga memantau realisasi pendapatan daerah. Tito mengingatkan bahwa ketidakseimbangan antara pendapatan yang menurun dan belanja yang meningkat akan berdampak buruk pada stabilitas fiskal daerah.
Jika kondisi tersebut terjadi, ia tidak segan memberikan teguran resmi kepada pemerintah daerah. “Seperti ini yang merah-merah itu pasti saya tegur. Kadang-kadang saya kirim surat cinta, teguran, tembusan DPRD supaya nanti sistem politik kita ada kembali,” jelasnya.
Dampak Efisiensi bagi Pembangunan
Peringatan Tito ini penting karena pemborosan anggaran dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik. Dengan pengelolaan APBD yang lebih efisien, daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi lokal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BAHAS ID WhatsApp Channel Disini. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
